Kilasnegara.id - Menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS), pergerakan nilai tukar rupiah kini memasuki fase krusial yang memerlukan penanganan darurat dari otoritas terkait. Angka ini menjadi rekor terendah baru yang menguji ketahanan fundamental ekonomi Indonesia di tengah badai ketidakpastian global yang belum mereda. Kendati demikian, otoritas moneter menegaskan bahwa gejolak ini lebih banyak didikte oleh sentimen eksternal yang bersifat sementara ketimbang kelemahan struktural dalam negeri.
Guna menahan depresiasi yang lebih dalam, Bank Indonesia (BI) bergerak cepat memaksimalkan bauran kebijakan dengan mengoptimalkan instrumen moneter yang menarik modal asing masuk kembali, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). BI juga terus memantau likuiditas valas di pasar domestik agar pasokan dolar tetap terjaga bagi kebutuhan esensial. Langkah taktis ini diharapkan mampu memberikan bantalan psikologis bagi pasar dan meredam aksi spekulasi valuta asing yang berlebihan.
![]() |
| gedung bank indonesia, Jakarta (foto/: google) |
Dari sisi pemerintah, menteri terkait dan para pengamat menyarankan perlunya akselerasi reformasi fiskal serta pengetatan pengawasan terhadap devisa hasil ekspor (DHE) agar diparkir lebih lama di perbankan dalam negeri. Sektor industri juga didorong untuk melakukan subtitusi bahan baku impor menggunakan komponen lokal guna menekan ketergantungan terhadap mata uang asing. Strategi ini dinilai jangka panjang namun sangat efektif dalam membangun imunitas ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.
Meski bayang-bayang inflasi akibat pelemahan kurs (imported inflation) mengintai, modal asing jangka pendek dilaporkan mulai kembali melirik instrumen investasi domestik yang menawarkan imbal hasil menarik pasca penyesuaian kebijakan. Pasar dan pelaku usaha kini berharap bauran strategi dari pemerintah dan BI dapat segera membuahkan hasil nyata dalam beberapa pekan ke depan. Harapannya, nilai tukar rupiah bisa kembali menguat dan bergerak stabil di bawah level psikologis tersebut demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

